Politik Mercusuar merupakan proyek pembangunan nasional yang bertaraf internasional di masa Presiden Soekarno pada era demokrasi terpimpin pada rentang tahun 1959-1966. Salah satu tujuan demokrasi terpimpin dijalankannya politik mercusuar adalah untuk mendapatkan perhatian dari negara lain bahwa Indonesia bisa maju dan mampu. Adapun proyek pembangunan pada masa demokrasi terpimpin adalah Stadion Senayan, Hotel Indonesia, Proyek Stasiun TVRI, Monas dan Gedung MPR/DPR.

Jadi jawaban yang tepat adalah ''Stadion Senayan, Hotel Indonesia, Proyek Stasiun TVRI, Monas dan Gedung MPR/DPR''.

Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945.

Berikut ini beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi semasa Demokrasi Terpimpin.

• Pembentukan MPRS melalui Penetapan Presiden No. 2/1959
• Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden
• Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955
• GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” ditetapkan oleh DPA bukan oleh MPRS
• Pengangkatan presiden seumur hidup

Jadi jawaban yang tepat adalah ''Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden''.

Tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode revolusi kemerdekaan. Tetapi pada periode ini telah diletakkan hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya, yaitu:

• Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sejak semula punya komitmen besar terhadap demokrasi. Begitu Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang dianggap dewasa punya hak politik sama, tanpa diskriminasi ras, agama, suku dan kedaerahan.
• Kekuasaan Presiden dibatasi. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator, kekuasaannya dibatasi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dibentuk menggantikan parlemen.
• Dengan maklumat Wakil Presiden maka dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik. Pembentukan sejumlah partai politik ini kemudian menjadi peletak dasar sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik Indonesia.

Jadi jawaban yang tepat adalah ''Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh''.

Pasca Konferensi Meja Bundar, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan federal. Hal tersebut dapat diketahui dari berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949. Pembentukan RIS merupakan salah satu perjanjian yang disepakati oleh Indonesia dan Belanda pada KMB 1949.

Pemerintahan RIS hanya berlangsung kurang dari satu tahun (Desember 1949 - Agustus 1950). Hal tersebut dikarenakan bentuk pemerintahan RIS yang membagi Indonesia menjadi negara-negara bagian dianggap tidak sesuai dengan prinsip persatuan dan kesatuan. Pada 1950, RIS diganti dengan pemerintahan NKRI yang menerapkan kontitusi kesatuan.

Jadi jawaban yang tepat adalah ''Bentuk pemerintahan RIS yang membagi Indonesia menjadi negara-negara bagian dianggap tidak sesuai dengan prinsip persatuan dan kesatuan''.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik setelah Indonesia proklamasi masih belum sepenuhnya dikatakan merdeka. Karena Indonesia harus berbenah diri mulai dari pemerintahan hingga di daerah-daerah. Hari-hari setelah proklamasi, pemerintahan pun mulai dibangun. Presiden dan wakil presiden diangkat, UUD ditetapkan, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk membantu presiden sembari menunggu pelaksanaan pemilu, struktur pemerintahan dan struktur militer mulai disusun dan ditetapkan.

Jadi jawaban yang tepat adalah ''membantu presiden sembari menunggu pelaksanaan pemilu, struktur pemerintahan dan struktur militer mulai disusun dan ditetapkan''.

Sistem multi partai adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah atau dalam koalisi.

Secara garis besar isi dari pernyaaan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 adalah :

• Untuk menjunjung tinggi asas demokrasi tidak dapat didirikan hanya satu partai.
• Dianjurkan pembentukan partai-partai politik untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita.
• Dengan adanya partai politik dan organisasi politik, bagi pemerintah mudah untuk minta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan.

Jadi dapat disimpulkan yang termasuk salah satu pernyataan maklumat pemerintah sesuai dengan opsi jawaban adalah ''Dianjurkan pembentukan partai-partai politik untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita.''

Soal di atas membahas tentang Panca Karya yang merupakan program dari sebuah kabinet. Panca artinya lima, dan Karya artinya kerja. Yang ditanyakan soal adalah program kerja kabinet apakan Panca Karya tersebut. Mari kita bahas pilihan jawabannya:

• Kabinet Wilopo - salah, karena program kerja kabinet ini tidak bernama Panca Karya dan terdiri dari 4 pasal yang fokus kepada pendidikan, UU perburuhan, penyempurnaan lembaga dan pengembalian Irian Barat.
• Kabinet Sukiman - salah, karena program kerja kabinet ini tidak bernama Panca Karya dan terdiri dari 5 pasal yang fokus kepada jaminan keamanan, kemakmuran rakyat, pemilu, polugri, dan UU perburuhan
• Kabinet Natsir - salah, karena program kerja kabinet ini tidak bernama Panca Karya dan terdiri dari 5 pasal yang fokus kepada keamanan, penyempurnaan pemerintahan, angkatan bersenjata, ekonomi rakyat dan masalah irian barat
• Kabinet Ali I - salah, karena program kerja kabinet ini tidak bernama Panca Karya dan terdiri dari 4 pasal yang fokus kepada keamanan rakyat, masalah irian barat, polugri dan masalah disintegrasi bangsa
• Kabinet Djuanda - benar, karena program kerja kabinet ini bernama Panca Karya dan terdiri dari 5 program kerja yaitu fokus pada hal pembentukan dewan nasional, normalisasi keadaan RI, pembatalan KMB, pengembalian irian barat dan pembangunan

Maka berdasarkan pembahasan di atas, jawaban yang benar adalah "Kabinet Djuanda."

Berdasarkan soal di atas yang ditanya adalah tokoh penting masa demokrasi liberal yang berperan dalam kabinet Djuanda. Untuk menemukan jawabannya mari kita bahas setiap tokoh yang terdapat disetiap opsi jawaban.

Tokoh yang terdapat dalam uang pecahan Rp 10.000 tersebut adalah Frans Kaisiepo. Beliau pernah ikut terlibat dalam Konferensi Malindo tahun 1946, mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua, tahun 1948 ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak untuk melawan kolonial Belanda. Jadi jawababannya salah.

Tokoh yang terdapat dalam uang pecahan Rp 50.000 tersebut adalah Ir. H. Djuanda Kartawidjaja. Beliau adalah satu satu tokoh penting dalam kabinet Djuanda.Beliau juga pernah menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja I dan menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia serta pencetus Deklarasi Djuanda. Jadi jawabannya benar.

Tokoh yang terdapat dalam uang pecahan Rp 20.000 tersebut adalah Dr. Gerungan Samuel Saul Jacob Ratulangi. Dr. Sam Ratulangi adalah pejuang pendidikan yang masuk dalam Fraksi Nasional bentukan MH Thamrin. Beliau berjuang melawan pembodohan dan kolonialisme di Manado. Jadi jawabannnya salah.

Tokoh yang terdapat dalam uang pecahan Rp 5.000 tersebut adalah Dr. K. H. Idham Chalid yaitu Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), Ketua Partai Masyumi, Pendiri/ Ketua Partai Persatuan Pembangunan ( PPP), Wakil Perdana Menteri Indonesia, Ketua (DPR) dan MPR dan (DPA). Jadi jawababannya salah.

Tokoh yang terdapat dalam uang pecahan Rp 2.000 tersebut adalah Mohammad Husni Thamrin. Tahun 1919 beliau menjadi Anggota Depan Kota Betawi dan mendirikan Persatuan Kaum Betawi dengan tujuan memajukan kehidupan masyarakat kota Jakarta dalam berbagai bidang. Jadi jawababannya salah.

Jadi dapat disimpulkan jawabannya terdapat dalam uang pecahan Rp 50.000 ''''.

Sumber gambar : http://indonesiaone.org

Soal di atas membahas tentang Panca Karya yang merupakan program dari sebuah kabinet. Panca artinya lima, dan Karya artinya kerja. Yang ditanyakan soal adalah program kerja kabinet apakan Panca Karya tersebut. Mari kita bahas pilihan jawabannya:

• Kabinet Wilopo - salah, karena program kerja kabinet ini tidak bernama Panca Karya dan terdiri dari 4 pasal yang fokus kepada pendidikan, UU perburuhan, penyempurnaan lembaga dan pengembalian Irian Barat.
• Kabinet Sukiman - salah, karena program kerja kabinet ini tidak bernama Panca Karya dan terdiri dari 5 pasal yang fokus kepada jaminan keamanan, kemakmuran rakyat, pemilu polugri dan UU perburuhan.
• Kabinet Natsir - salah, karena program kerja kabinet ini tidak bernama Panca Karya dan terdiri dari 5 pasal yang fokus kepada ketentraman, penyempurnaan pemerintah, angkatan bersenjata,ekonomi rakyat dan masalah irian barat
• Kabinet Ali I - salah, karena program kerja kabinet ini tidak bernama Panca Karya dan terdiri dari 4 pasal yang fokus kepada pemilu, masalah irian barat, polugri dan disintegrasi bangsa
• Kabinet Djuanda - benar, karena program kerja kabinet ini bernama Panca Karya yang terdiri dari 5 program kerja yang membahas pembentukan dewan nasional, normalisasi RI, pembatalan KMB, perjuangan irian barat dan pembangunan

Maka berdasarkan pembahasan di atas, jawaban yang benar adalah "Kabinet Djuanda."

Dalam bidang ekonomi kabinet natsir memperkenalkan sistem ekonomi Gerakan Benteng yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia).

Tujuan program ini sendiri tidak dapat tercapai dengan baik. Kegagalan program ini disebabkan karena :

• Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
• Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
• Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
• Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
• Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
• Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Jadi jawaban yang tepat adalah ''Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal''.