Saat Belanda melakukan agresi militer kedua terhadap RI. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka dan selanjutnya ke Prapat. Presiden dan Wakil Presiden memberi mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera.

Sjafruddin Prawiranegara sendiri tidak pernah menerima pe­rintah itu. Beberapa hari kemudian barulah ia mengetahui tentang adanya mandat tersebut. Pada tanggal 22 Desember 1948, beberapa orang Re­publik di Bukittinggi mengadakan rapat yang memutuskan untuk mem­bentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Jadi, pada masa Perang Revolusi Kemerdekaan, Sjafruddin Prawiranegara diberi mandat oleh Soekarno-Hatta untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di kota "Bukittinggi".

Asal mula kebijakan NKK-BKK dilatarbelakangi oleh aksi mahasiswa menolak kebijakan Presiden Soeharto yang lebih menguntungkan segelintir kelompok. Pemerintah juga masih trauma dengan adanya Peristiwa Malari 1974 yang mengakibatkan kerusuhan dan penjarahan. Hal tersebut mencoreng nama baik Pemerintah Indonesia saat kunjungan Perdana Menteri Jepang Tanaka dalam lawatan ekonomi.

Pemerintah mulai menganggap gerakan mahasiswa sebagai ancaman stabilitas nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mulai memberikan sebuah kebijakan bernama NKK-BKK atau Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus. Gagasan ini dicetuskan oleh seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Orde Baru bernama Daoed Joesoef. Kebijakan ini dituangkan dalam surat keputusan No. 0156/U/1978, tertanggal 19 April 1978.

Jadi, Kebijakan NKK-BKK yang melarang pergerakan mahasiswa dicetuskan oleh seorang menteri yang bernama "Daoed Josoef”.

Pada masa Pendudukan Jepang, kualitas pendidikan pada masa itu mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan adanya indoktrinasi untuk melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya, seperti halnya ada pada propaganda Gerakan Tiga A. Namun, kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Jepang juga memiliki keuntungan bagi masyarakat Indonesia, yaitu pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses pengajaran. Hal ini mempercepat proses transfer ilmu yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ideologi dan kemampuan para pemuda. Selain itu, pendidikan semimiliter dan militer yang dibe­rikan kepada pemuda Indonesia sangat berguna di kemudian hari

Jadi, pada masa Pendudukan Jepang di Indonesia, salah satu kebijakan pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan nasional adalah “pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar”.

Pada awalnya, naskah Proklamasi akan ditandatangani seluruh orang yang hadir pada rapat sehari sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta memberikan pendapat bahwa naskah proklamasi harus ditandatangani oleh semua pihak yang hadir seperti Declaration of Independence milik Amerika Serikat. Hal tersebut kemudian ditentang oleh Soekarni, penandatanganan naskah proklamasi cukup diwakili oleh Soekarno-Hatta saja. Hal ini kemudian disetujui oleh seluruh anggota rapat.

Soekarni dikenal sebagai aktivis militan yang pantang berkompromi dan pernah menjadi pemimpin gerakan pemuda yang berpusat di Asrama Pemuda Angkatan Baru atau Kelompok Menteng 31. Pada perumusan Proklamasi Kemerdekaan, Soekarni merupakan pelopor ”penjem­putan paksa” Soekarno dan Moh. Hatta ke Rengasdengklok. Pada proses perumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dia juga melakukan hal penting mengenai penandatanganan naskah proklamasi.

Jadi, tokoh yang berpendapat bahwa Soekarno-Hatta adalah kedua tokoh yang dapat mewakili untuk proses penandatanganan naskah Proklamasi atas nama Bangsa Indonesia adalah “Soekarni”.

Tritura merupakan tiga tuntutan rakyat yang dibuat oleh berbagai elemen masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa. Gerakan ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh ketidakpuasaan mahasiswa dan masyarakat setelah peristiwa G30S. Gerakan tersebut lalu berkembang di berbagai kota-kota di Indonesia yang berjalan sendiri. Pada tanggal 25 Oktober 1965, diadakan pertemuan untuk membentuk wadah pergerakan mahasiswa se-Indonesia bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Adapun berbagai alasan dikeluarkannya Tritura sebagai berikut.

1. Laju inflasi barang yang mencapai 650 persen.

2. Redonimasi mata uang rupiah dari Rp. 1.000 menjadi Rp. 1.

3. Adanya kabinet pemerintahan yang masih diisi oleh anggota PKI.

4. Penangangan masalah ekonomi yang tidak rasional oleh pemerintah pusat.

Oleh sebab itu, berbagai alasan di atas menyebabkan lahirnya Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) pada tanggal 12 Januari 1966. Adapun yang tidak termasuk dengan alasan di atas adalah "keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB".

Rapat pleno PPKI tanggal 19 Agustus 1945 membahas permasalahan di antaranya laporan dari dua panitia kecil yang telah dibentuk pada akhir penutupan persidangan PPKI hari pertama yang membahas tentang susunan departemen dan pembagian wilayah negara. Achmad Soebardjo sebagai ketua panitia kecil yang merumuskan pembentukan departemen melaporkan bahwa departemen yang dibentuk untuk membantu tugas Presiden terdiri atas 13 kementerian.

Rapat PPKI mengambil keputusan bahwa pemerintahan NKRI memiliki 12 menteri yang memimpin departemen dan menteri negara. Kementerian yang dimaksud sebagai berikut:

• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Luar Negeri
• Kementerian Kehakiman
• Kementerian Keuangan
• Kementerian Kemakmuran
• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Pengajaran
• Kementerian Sosial
• Kementerian Pertahanan
• Kementerian Penerangan
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Pekerjaan Umum. Di samping itu juga ada Kementerian Negara.

Jadi, pembentukan 13 Departemen untuk membantu tugas Presiden didasarkan pada “Keputusan sidang PPKI tanggal 19 Agutstus 1945”.

Pada masa Pergerakan Nasional, banyak organisasi yang diisi oleh kaum perempuan. Pada tahun 1912, Budi Utomo mulai memprakarsai berdirinya organisasi Putri Merdika di Jakarta yang bertujuan untuk memajukan pengajaran anak-anak perempuan. Adapun organisasi Kautamaan Istri didirikan oleh Raden Dewi Sartika pada 16 Januari 1904 di Kabupaten Bandung. Organisasi Aisyiyah merupakan salah satu cabang organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan pada tanggal 19 Mei 1917 sebagai upaya untuk memberdayakan perempuan di berbagai bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, penguatan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Gerwani merupakan salah satu cabang organisasi wanita yang didirikan pada 25 Januari 1954. Organisasi ini merupakan lanjutan dari Gerwis yang merupakan afiliasi dari Partai Komunis Indonesia. Gerwani pada awalnya berfokus pada masalah sosialisme dan feminisme, termasuk reformasi hukum perkawinan, hak-hak buruh, dan nasionalisme Indonesia. Setelah kudeta 30 September 1965, organisasi ini praktis dilarang karena ikut bertanggung jawab dalam tragedi tersebut.

Jadi, yang bukan termasuk organisasi wanita yang didirikan pada masa Pergerakan Nasional adalah “Gerwani”.

Sarekat Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi di Kota Surakarta. Organisasi ini pada awalnya didirikan untuk menentang hegemoni perdagangan batik orang Tionghoa dan Belanda. Seiring berjalannya waktu, sifat keanggotaannya mulai terbuka dan berkembang pesat dengan basis massa terbesar pada waktu itu.

Adapun beberapa tokoh dari Sarekat Islam, yaitu Haji Samanhudi, H.O.S Tjokroaminoto, dan Agus Salim. H. Samanhudi dikenal sebagai pendiri dari organisasi Sarekat Dagang Islam. Adapun H.O.S Tjokroaminoto dikenal sebagai pemimpin dari organisasi Sarekat Islam bersamaan dengan H. Agus Salim. Keduanya bergabung dengan Sarekat Islam Putih semenjak pecahnya Sarekat Islam menjadi dua golongan, yaitu Sarekat Islam Merah berhaluan komunis dengan Sarekat Islam Putih berhaluan Islam.

Jadi, berdasarkan nama tokoh tersebut, tokoh yang termasuk anggota Sarekat Islam ditunjukkan oleh nomor "(1), (4), dan (5)".

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Cosakai mengadakan sidangnya pada tanggal 28 Mei 1945 dan 1 Juni 1945. Pada pidato pembukaan yang dibawa oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, beliau menyampaikan pokok persoalan mengenai Dasar Negara Republik Indonesia yang akan dibentuk. Beliau lalu meminta pandangan mengenai dasar negara kepada anggotanya. Adapun tokoh yang membahas dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Ketiga orang tersebut memiliki pandangan tersendiri mengenai dasar negara. Muhammad Yamin ditunjuk sebagai yang pertama menyampaikan gagasan tersebut

Adapun pandangan dasar negara menurut Mohammad Yamin, yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Namun, saat menyampaikan usulan dalam bentuk tertulis berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan adil yang beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi, konsep asas dan dasar Negara Republik Indonesia menurut Moh. Yamin ditunjukkan oleh nomor "(3), (5), dan (6)".

Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa terjadi pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara AFNEI. Untuk memperkuat pertahanannya di Ambarawa, pasukan bantuan AFNEI yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa dengan dilindungi oleh pesawat-pesawat tempur.

Serangan dari pesawat tempur itu pula yang menyebabkan gugurnya Letkol Isdiman Panglima Resimen Purwokerto yang bermarkas di Desa Kelurahan pada tanggal 25 November 1945. Letkol Isdiman tertembak saat melakukan pertemuan dengan Mayor Androgi Komandan Rayon TKR Banyumas di gedung SD Tempuran (Jambu). Sejak gugurnya Letkol Isdiman, maka Kolonel Soedirman Panglima Divisi V Banyumas mengambil alih posisi pimpinan pasukan.

Pada tanggal 15 Desember 1945 pasukan AFNEI berhasil dipukul mundur dari Ambarawa dan mengundurkan diri ke Semarang. Atas keberhasilan itu, maka tanggal 15 Desember oleh pemerintah RI ditetapkan sebagai hari Juang Kartika dan diperingati setiap tahunnya oleh pihak TNI-AD. Selanjutnya untuk mengenang pertempuran yang dahsyat di Ambarawa didirikan Monumen Palagan Ambarawa.

Jadi, berdasarkan area yang diwarnai, peristiwa yang sesuai pada masa Perang Revolusi Kemerdekaan adalah "Palagan Ambarawa