Bank Soal Sejarah Indonesia SMA Gerakan Pemuda Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Soal

Pilgan

Pembahasan

Mengapa M.H Thamrin sangat menentang adanya kebijakan Poenale Sanctie yang digulirkan oleh pemerintah Hindia Belanda?

A

Dapat merugikan pengrajin batik pribumi akibat kebijakan yang menguntungkan kepada pengrajin batik Belanda dan Tionghoa.

B

Dapat merugikan kuli kontrak yang melanggar perjanjian karena bisa diberi hukuman tanpa melalui proses peradilan.

C

Dapat memberikan sanksi mengenai kerja paksa untuk proyek pemerintah apabila membangkang pemerintahan kolonial.

D

Dapat mengancam keberadaan sekolah swasta yang dianggap mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum (rust en orde).

E

Dapat mengganggu proses perbaikan perkampungan orang-orang pribumi di Jakarta.

Pembahasan:

Mohammad Husni Thamrin merupakan salah satu anggota Volksraad yang cukup vokal terhadap kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Husni Thamrin menjadi anggota Volksraad pertama di usia 24 tahun. Sebelum menjadi anggota Volksraad, dia menduduki jabatan di Geementeraad atau Dewan Kota Batavia untuk mengurusi masalah perkampungan di Batavia. Dia juga dikenal sebagai pelopor program perbaikan perkampungan orang-orang pribumi di Jakarta.

Setelah menjadi anggota Volksraad, dia bersama Kusumo Utoyo melakukan peninjauan ke daerah Sumatera untuk menyelidiki nasib buruh perkebunan yang sangat menderita akibat adanya Poenale Sanctie. Sanksi tersebut berisi hukuman yang diberikan kepada kuli kontrak apabila melanggar perjanjian. Akhirnya, pada tanggal 27 Januari 1930, Thamrin menyampaikan hasil perjalanannya dan menyebut Poenale Sanctie merupakan tindakan yang kejam.

Ancaman boikot tidak hanya berasal dari dalam negeri, melainkan hingga ke Eropa dan Amerika. Hal ini membuat kebijakan Poenale Sanctie dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda.

Jadi, alasan M.H Thamrin sangat menentang adanya kebijakan Poenale Sanctie yang digulirkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah “Dapat merugikan kuli kontrak yang melanggar perjanjian karena bisa diberi hukuman tanpa melalui proses peradilan”.