Masa demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia sejak adanya peristiwa Dekret Presiden tahun 1955. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia kembali menggunakan UUD NRI Tahun 1945. Dalam sistem ini kebebasan tetap ada namun dibatasi dengan alasan kepentingan rakyat dan keselamatan negara.

Dekret Presiden timbul salah satunya karena Konstituante tidak berhasil menjalankan tugasnya yaitu membuat UUD. Rakyat menuntut agar Dewan Konstituante memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945. Suasana yang tidak pasti ini dapat membahayakan bangsa dan negara. Hal ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekret Presiden.

Isi Dekret Presiden 1955 sebagai berikut.

1. Membubarkan Konstituante
2. Berlakunya kembali UUD NRI Tahun 1945
3. Tidak berlakunya UUD 1950 (UUDS)
4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu singkat.

Kesimpulannya demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia sejak adanya peristiwa Dekret Presiden.