Baca teks berikut ini dengan cermat.

Untuk meningkatkan kebiasaan hidup sehat dan mengurangi kendaraan bermotor, Pemprov DKI Jakarta tengah gencar kampanye gemar bersepeda. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyiapkan jalur sepeda di berbagai sudut Kota Jakarta. Pemprov DKI sudah menyediakan 63 km jalur sepeda. Namun apakah pembangunan jalur sepeda ini disambut baik oleh masyarakat?

Rencana peluncuran jalur sepeda oleh Pemprov DKI tersebut menuai banyak perdebatan di masyarakat. Riza Maleakhi, seorang pejalan kaki, menilai pembuatan jalur sepeda tersebut tidak efektif. Ia masih melihat banyak sepeda motor yang melintas di jalur sepeda. Ia menambahkan, "Kalau masih banyak motor, pesepeda akan kesulitan lewat jalur itu." Riza juga menuturkan, menurutnya dengan adanya jalur sepeda ini akan semakin menimbulkan kemacetan. "Ya, nanti malah macet. Soalnya lintasannya semakin menyempit. Itu nanti kan mobil dan motor jadi semakin menumpuk di jalan," ujarnya.

Meski demikian, pejalan kaki lain mempunyai pendapat yang berbeda. Nanang berpendapat jalur sepeda justru akan membuat kendaraan semakin teratur. Menurutnya, dengan adanya jalur tersebut, pengendara motor menjadi tahu mana jalur yang boleh dilewati dan mana yang tidak. "Tidak ada lagi motor-motor yang parkir sembarangan di jalan," ucap Nanang.

Untuk mengatasi masalah yang masih dikhawatirkan dalam pengadaan jalur sepeda tersebut, seorang pejalan kaki lain memberi pendapat. Pejalan kaki tersebut menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta memasang rambu-rambu yang menunjukkan adanya jalur sepeda di ruas jalan tersebut. Selain itu, Pemprov harus menindak tegas dengan memberi sanksi bagi pengendara motor yang melanggar jalur sepeda, begitu pun sebaliknya. Selain itu, Pemprov harus memilih ruas jalan yang luas jalannya ideal untuk pembuatan jalur sepeda.

(Sumber: Kompas.com, dengan penyesuaian)

Rekomendasi terhadap topik diskusi yang terdapat dalam teks di atas adalah ...

Baca teks berikut ini dengan cermat.

Sekolah Berdasarkan Sistem Zonasi, Setuju atau Tidak?

Ketidakmerataan kompetensi siswa menjadi permasalahan pelik yang terus terjadi hingga saat ini. Hal tersebut mengakibatkan adanya ketimpangan kualitas sekolah satu dengan yang lainnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Namun program baru tersebut mendapat banyak perdebatan dari masyarakat. Setuju atau tidak setujukah masyarakat dengan sistem zonasi?

Protes terhadap sistem zonasi bahkan sampai memantik aksi massa. Di Surabaya, aksi massa yang melakukan protes berlangsung sampai malam hari. Presiden Jokowi kemudian mengakui bahwa sistem zonasi perlu dikaji ulang karena banyak menimbulkan masalah dan kritikan.

Wakil Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, menjadi salah satu pihak yang menolak keras sistem zonasi. Hetifah berpandangan bahwa Indonesia belum siap menerapkan sistem zonasi karena kondisi sarana dan prasarana belum sama baik antara sekolah satu dan yang lainnya. Ia juga mengatakan bahwa kuantitas dan kualitas guru juga belum merata. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa ia tidak ingin sistem zonasi dibatalkan. Yang Hetifah inginkan adalah sistem zonasi dikaji ulang.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy menjadi pihak yang mendukung sistem zonasi diterapkan. Muhadjir menjelaskan bahwa kebijakan sistem zonasi menimba inspirasi dari negara maju seperti Jepang, Amerika, Jerman, dan lain sebagainya. Ia juga mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi negara-negara maju tersebut pun pada awalnya sama dengan Indonesia. Secara bertahap mereka terus memperbaikinya sehingga menjadi maju seperti sekarang.

Ketua DPP PKS, Ledia Hanifah Amaliah, memberikan solusi kepada pemerintah terkait penentangan sistem zonasi. Hanifah mengatakan, "Solusi pertama, evaluasi menyeluruh kebijakan sistem zonasi. Kedua, beri keleluasaan pada daerah untuk menyesuaikan kondisinya."

(Sumber: Detik.com, dengan penyesuaian)

Topik teks diskusi di atas adalah ....

Baca teks berikut ini dengan cermat.

Kelinci merupakan hewan yang cukup banyak dijadikan peliharaan oleh orang. Alasan paling banyak yang menjadikan orang memilih kelinci ialah karena kejinakan dan keimutannya. Anak-anak biasanya sangat senang melihat dan bermain dengan kelinci. Sering terjadi, ketika bertemu kelinci, anak-anak akan melompat-lompat dan mengejar kelinci yang berlari. Namun, apakah kelinci benar-benar bisa menjadi hewan peliharaan yang baik untuk anak?

Berdasarkan bagian isu di atas, dapat kita ketahui topik teks di atas adalah ....

Baca teks berikut ini dengan cermat.

Di kawasan Malioboro bakal diterapkan peraturan bebas kendaraan bermotor. Kawasan yang menjadi pusat tujuan wisata tersebut akan dicoba untuk ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Uji coba konsep semipedestrian akan dilakukan pada pertengahan tahun 2019. Mengenai konsep semipedestrian tersebut, hanya andong, becak kayuh, sepeda kayuh, bus Trans Jogja, dan kendaraan khusus lainnya yang diperbolehkan melintas. Namun, apakah perubahan konsep tata wilayah tersebut didukung oleh masyarakat?

Banyak pedagang yang mengatakan program tersebut akan memberi dampak baik bagi penjualan mereka, tetapi tidak sedikit yang mengatakan program tersebut akan berdampak buruk bagi penjualan mereka.

(Sumber: Detik.com, dengan penyesuaian)

Perbedaan sudut pandang yang ditunjukkan dalam pendahuluan teks diskusi di atas adalah ...

Baca teks berikut ini dengan cermat.

Perdebatan Wacana Penghapusan Hasil Rapid Test Covid untuk Bepergian

Wacana penghapusan hasil rapid test mulai mencuat pada bulan Juni 2020. Syarat hasil rapid test, PCR, atau minimal surat keterangan sehat memang masih menjadi salah satu syarat administratif untuk bepergian berdasarkan surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Hanya saja, beberapa waktu lalu Kementerian Kesehatan menyatakan rapid test tidak direkomendasikan lagi untuk mendiagnosis orang yang terinfeksi Covid-19. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, khususnya halaman 82 pada bagian definisi operasional.

Mengenai wacana penghapusan rapid test Covid-19. Para pelaku usaha dan pengamat pariwisata memiliki pandangan berbeda. Pegiat pariwisata mendorong wacana penghapusan rapid test sebagai syarat bepergian.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batam, Muhammad Mansyur, mengatakan rapid test tidak tepat diterapkan kepada orang yang hendak bepergian. "Karena tidak akurat dan harganya mahal," kata Mansyur kepada Tempo, Senin, 10 Agustus 2020. Calon penumpang harus membayar 85 ribu sampai 150 ribu.

Berbeda dengan Muhammad Mansyur, Siska Mandalia tidak setuju jika hasil rapid test dicabut sebagai syarat administrasi bepergian. Menurut dia, selama kurva kasus Covid-19 tinggi, syarat ini masih diperlukan untuk memetakan zona penyebaran virus corona. "Salah satu prinsip dalam pariwisata adalah keselamatan," kata dosen jebolan Tourism Management dari Chung Hua University, Taiwan, tersebut.

Apabila mengingat kondisi keselamatan negara pada saat ini, pelaksanaan tes kesehatan sangat diperlukan. Namun yang perlu diperhatikan juga adalah tes kesehatan seharusnya tidak memberatkan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, ditambah keadaan sedang seperti ini. Jadi, baiknya tes kesehatan tetap diadakan, tetapi dengan biaya yang terjangkau atau bisa dilakukan klaster sesuai kemampuan masyarakat yang melakukan tes.

(Sumber: Tempo.co, dengan penyesuaian)

Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan dalam teks diskusi di atas adalah ...

Baca teks berikut ini dengan cermat.

Di kawasan Malioboro bakal diterapkan peraturan bebas kendaraan bermotor. Kawasan yang menjadi pusat tujuan wisata tersebut akan dicoba untuk ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Uji coba konsep semipedestrian akan dilakukan pada pertengahan tahun 2019. Mengenai konsep semipedestrian tersebut, hanya andong, becak kayuh, sepeda kayuh, bus Trans Jogja, dan kendaraan khusus lainnya yang diperbolehkan melintas. Namun apakah perubahan konsep tata wilayah tersebut didukung oleh masyarakat?

(Sumber: Detik.com, dengan penyesuaian)

Pernyataan yang digunakan untuk membatasi topik dalam teks di atas adalah ....

Baca teks berikut ini dengan cermat.

Pro dan Kontra Warga Jakarta Menyikapi Penerapan Tilang ETLE

Penerbitan aturan berkendara di jalan belum begitu efektif untuk membuat para pengendara motor patuh. Meskipun sudah ada personel polisi yang bertugas menertibkan lalu lintas, masih banyak pengendara yang bandel. Berangkat dari permasalahan tersebut, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menerapkan sistem tilang elektronik atau ETLE (electronic traffic law enforcement). Tilang ETLE rencananya mulai diperluas pada Februari 2020.

Tilang elektronik akan diterapkan di beberapa titik di Jakarta dan Bekasi. Penerapan tilang tersebut dilakukan dengan memasang kamera-kamera di beberapa bahu jalan untuk merekam pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara motor. Foto dan video dari kamera ETLE nantinya akan diverifikasi oleh petugas dan akan dikirim ke rumah pengendara yang melanggar.

Meskipun program ETLE bertujuan baik, masih ada masyarakat yang kurang setuju. Jaenal, seorang pengemudi ojek online asal Kebon Jeruk, kurang setuju dengan adanya tilang format baru tersebut. Jaenal merasa tilang ETLE akan merugikannya ketika mencari dan mendapatkan penumpang. "Saya kurang setuju dengan tilang eletronik. Kalau kebetulan saya lewat Bundaran Senayan Ratu Plaza (Salah satu titik kamera ETLE) sambil megang handphone karena menghubungi penumpang bagaimana?" ujar Jaenal.

Di sisi lain, banyak pihak yang sepakat dengan penerapan tilang ETLE. Johan, pemuda asal Pondok Gede justru lebih menyukai sistem tilang ETLE. "Iya, kalau tilang yang ketemu polisi langsung kan suka ada transaksi ilegal, jadi kurang adil," ujar Johan. Ada juga Abidin yang berpendapat kalau tilang ETLE lebih efektif daripada tilang Ditlantas turun ke jalan. "Kalau yang ditangkap kamera kan lebih jelas pelanggarannya apa. Kalau yang tilang langsung di jalan kadang suka cari-cari kesalahan, kadang harus mengeluarkan uang lebih," ujar Abidin.

Karena persoalannya adalah lalu lintas jalanan umum, maka yang harus diutamakan adalah kebaikan pengendara. Tilang ETLE hadir untuk meningkatkan ketertiban sekaligus keselamatan di jalan. Oleh karena itu bagi pengendara yang melakukan aktivitas lain ketika di jalan, sebaiknya berhenti atau minggir terlebih dahulu. Masyarakat dan polisi diharapkan saling bekerja sama menjaga ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas.

(Sumber: Kompas.com, dengan penyesuaian)

Pernyataan yang benar berdasarkan teks diskusi di atas adalah ...

Baca teks berikut ini dengan cermat.

Polemik eSports Jadi Mata Pelajaran

(1) Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, mengutarakan rencana memasukkan olahraga elektronik atau eSports ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. "Pelajar saya kira harus diberikan kurikulum tentang pengetahuan eSports secara formal," kata Imam di Aula Serbaguna Kementerian Sekretariat Negara, 28 Januari 2019. (2) Gagasan itu bukan tanpa alasan. Imam meyakini bahwa ide ini nantinya akan mampu mencetak atlet-atlet masa depan di cabang olahraga eSports. (3) Tentu saja rencana tersebut mengundang banyak komentar dari masyarakat.

(4) Rencana Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut disambut baik oleh para siswa. Demam eSports atau olahraga elektronik seperti Mobile Legends, Arena of Valor, PUBG, Clash Royale, DOTA, dan lain sebagainya memang sedang digandrungi oleh banyak anak di Indonesia. Bagi mereka, rencana ini menjadi hal yang positif. Seorang siswa bernama Andrew Danis, siswa SMAN 5 Depok, mengatakan bahwa eSports bagus untuk melatih konsentrasi, kerja sama, dan mengasah kepedulian.

Dukungan lain juga datang dari Rakha Fadhilah, siswa SMAN 9 Tangerang, yang berpendapat bahwa eSports bisa menekan perilaku negatif siswa seperti tawuran dan menggunakan obat-obatan terlarang. "Jadi, yang tadinya suka ngumpul-ngumpul, sekarang bisa lebih terarah. Mereka bisa beralih jadi bermain gim," kata Rakha.

Berbeda dengan para siswa tersebut, Ubaid Matraji menilai gagasan tersebut akan menjadi beban bagi siswa maupun sekolah. Koordinator Nasional Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia tersebut berpendapat bahwa gagasan Imam Nahrawi terlalu dipaksakan. Mata pelajaran eSports bisa memunculkan ketimpangan antarsekolah. "Di beberapa daerah, masih banyak siswa yang tidak mempunyai gadget. Tentu ini akan menghambat pembelajaran mereka. Masih banyak juga tenaga pengajar yang belum melek teknologi," ungkap Ubaid.

Pendapat penentangan lain juga muncul dari psikolog remaja, Ratih Zulhaqqi, yang mengatakan bermain eSports berkemungkinan menyebabkan kecanduan pada anak. Dia menyebutkan dampak kecanduan yang muncul bisa menyerupai ketagihan narkoba. Ratih mengatakan bahwa kecanduan eSports tergolong berbahaya bagi anak-anak karena dapat memicu emosi yang tidak stabil dan memengaruhi nilai akademik.

ESports mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak-dampak tersebut tergantung bagaimana pemakaiannya. Para siswa harus bijak dalam bermain eSports agar yang didapat berupa hal positif. Rencana memasukkan eSports ke dalam kurikulum sekolah perlu dikaji ulang. Jika ingin memasukkan eSports dalam pembelajaran, lebih baik dijadikan ekstrakurikuler atau peminatan khusus. Sama seperti sepak bola, siswa yang berminat akan lebih tersaring.

(Sumber: Indosport.com, dengan penyesuaian)

Latar belakang permasalahan atau perdebatan terdapat pada kalimat nomor ....

Baca teks berikut ini dengan cermat.

Pro dan Kontra Warga Jakarta Menyikapi Penerapan Tilang ETLE

Penerbitan aturan berkendara di jalan belum begitu efektif membuat para pengendara motor patuh. Meskipun sudah ada personel polisi yang bertugas menertibkan lalu lintas, masih banyak pengendara yang bandel. Berangkat dari permasalahan tersebut, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menerapkan sistem tilang elektronik atau ETLE (electronic traffic law enforcement). ETLE rencananya mulai diperluas pada Februari 2020.

Tilang elektronik akan diterapkan di beberapa titik di Jakarta dan Bekasi. Penerapan tilang tersebut dilakukan dengan memasang kamera-kamera di beberapa bahu jalan untuk merekam pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara motor. Foto dan video dari kamera ETLE nantinya akan diverifikasi oleh petugas dan akan dikirim ke rumah pengendara yang melanggar.

Meskipun program ETLE bertujuan baik, masih ada masyarakat yang kurang setuju. Jaenal, seorang pengemudi ojek online asal Kebon Jeruk, kurang setuju dengan adanya tilang format baru tersebut. Jaenal merasa tilang ETLE akan merugikannya ketika mencari dan mendapatkan penumpang. "Saya kurang setuju dengan tilang eletronik. Kalau kebetulan saya lewat Bundaran Senayan Ratu Plaza (Salah satu titik kamera ETLE) sambil megang handphone karena menghubungi penumpang bagaimana?" ujar Jaenal.

Di sisi lain, banyak pihak yang sepakat dengan penerapan tilang ETLE. Johan, pemuda asal Pondok Gede justru lebih menyukai sistem tilang ETLE. "Iya, kalau tilang yang ketemu polisi langsung kan suka ada transaksi ilegal, jadi kurang adil," ujar Johan. Ada juga Abidin yang berpendapat kalau tilang ETLE lebih efektif daripada tilang Ditlantas turun ke jalan. "Kalau yang ditangkap kamera kan lebih jelas pelanggarannya apa. Kalau yang tilang langsung di jalan kadang suka cari-cari kesalahan, kadang harus mengeluarkan uang lebih," ujar Abidin.

Karena persoalannya adalah lalu lintas jalanan umum, maka yang harus diutamakan adalah kebaikan pengendara. Tilang ETLE hadir untuk meningkatkan ketertiban sekaligus keselamatan di jalan. Oleh karena itu bagi pengendara yang melakukan aktivitas lain ketika di jalan, sebaiknya berhenti atau minggir terlebih dahulu. Masyarakat dan polisi diharapkan saling bekerja sama menjaga ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas.

(Sumber: Kompas.com, dengan penyesuaian)

Alasan diadakannya sistem tilang elektronik atau ETLE adalah ....

Baca teks berikut ini dengan cermat.

Sekolah Berdasarkan Sistem Zonasi, Setuju atau Tidak?

Ketidakmerataan kompetensi siswa menjadi permasalahan pelik yang terus terjadi hingga saat ini. Hal tersebut mengakibatkan adanya ketimpangan kualitas sekolah satu dengan yang lainnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Namun program baru tersebut mendapat banyak perdebatan dari masyarakat. Setuju atau tidak setujukah masyarakat dengan sistem zonasi?

Protes terhadap sistem zonasi bahkan sampai memantik aksi massa. Di Surabaya, aksi massa yang melakukan protes berlangsung sampai malam hari. Presiden Jokowi kemudian mengakui bahwa sistem zonasi perlu dikaji ulang karena banyak menimbulkan masalah dan kritikan.

Wakil Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, menjadi salah satu pihak yang menolak keras sistem zonasi. Hetifah berpandangan bahwa Indonesia belum siap menerapkan sistem zonasi, karena kondisi sarana dan prasarana belum sama baik antara satu sekolah dengan yang lainnya. Ia juga mengatakan bahwa kuantitas dan kualitas guru juga belum merata. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa ia tidak ingin sistem zonasi dibatalkan. Yang Hetifah inginkan adalah sistem zonasi dikaji ulang.

Namun, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy menjadi pihak yang mendukung sistem zonasi diterapkan. Muhadjir menjelaskan bahwa kebijakan sistem zonasi menimba inspirasi dari negara maju seperti Jepang, Amerika, Jerman, dan lain sebagainya. Ia juga mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi negara-negara maju tersebut pun pada awalnya sama dengan Indonesia. Secara bertahap mereka terus memperbaikinya sehingga menjadi maju seperti sekarang.

Ketua DPP PKS, Ledia Hanifah Amaliah, memberikan solusi kepada pemerintah terkait penentangan sistem zonasi. Hanifah mengatakan, "Solusi pertama, evaluasi menyeluruh kebijakan sistem zonasi. Kedua, beri keleluasaan pada daerah untuk menyesuaikan kondisinya."

(Sumber: Detik.com, dengan penyesuaian)

Alasan pendukung dari kelompok yang kontra adalah ...