Rapat pleno PPKI tanggal 19 Agustus 1945 membahas permasalahan di antaranya laporan dari dua panitia kecil yang telah dibentuk pada akhir penutupan persidangan PPKI hari pertama yang membahas tentang susunan departemen dan pembagian wilayah negara. Achmad Soebardjo sebagai ketua panitia kecil yang merumuskan pembentukan departemen melaporkan bahwa departemen yang dibentuk untuk membantu tugas Presiden terdiri atas 13 kementerian.
Rapat PPKI mengambil keputusan bahwa pemerintahan NKRI memiliki 12 menteri yang memimpin departemen dan menteri negara. Kementerian yang dimaksud sebagai berikut:
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Kehakiman
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Kemakmuran
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pengajaran
- Kementerian Sosial
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Penerangan
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Pekerjaan Umum. Di samping itu juga ada Kementerian Negara.
Jadi, pembentukan 13 Departemen untuk membantu tugas Presiden didasarkan pada “Keputusan sidang PPKI tanggal 19 Agutstus 1945”.