Latihan Sejarah Indonesia Kelas XII Politik dan Ekonomi Masa Reformasi
Admin Cube
Soal
10
Kesulitan
Reguler
Waktu
Mata Pelajaran
Sejarah Indonesia
Selesai
Benar
1
Salah
0
Dilewati
9

Komposisi Skor

Peringkat

 
1. 2
  • Pilgan
    2

    Berikut ini adalah agenda utama dari Kabinet Gotong Royong, kecuali ...

    A

    Meneruskan pembangunan politik.

    B

    Menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan.

    C

    Membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN.

    D

    Meningkatkan anggaran pendidikan.

    E

    Menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat.

    Pembahasan:

    Setelah terpilih sebagai presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri kemudian membentuk kabinet Gotong Royong dengan lima agenda utama sebagai berikut:

    • Membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN.
    • Menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan.
    • Meneruskan pembangunan politik.
    • Mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil.
    • Menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia.

    Maka, jawaban yang tepat adalah “Meningkatkan anggaran pendidikan”.

  • Pilgan

    Dalam melaksanakan tugasnya, KPK wajib untuk menyampaikan laporan kepada ....

    A

    Presiden, Wakil Presiden, dan DPR

    B

    MPR, DPR, dan BPK

    C

    Presiden, DPR, dan BPK

    D

    MPR, DPR, dan Presiden

    E

    MPR, DPR, dan BPK

    Pembahasan:

    Dalam melaksanakan tugasnya, KPK mempunyai lima asas sebagai pedoman, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Oleh karena itu, KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK (Badan Pengawas Keuangan).

    Maka, jawaban yang tepat adalah “Presiden, DPR, dan BPK.”

  • Pilgan

    Pemilu tahun 1999 diikuti sebanyak ....

    A

    48 partai

    B

    49 partai

    C

    40 partai

    D

    50 partai

    E

    45 partai

    Pembahasan:

    Salah satu kebijakan pemerintah yang dianggap berhasil adalah diselenggarakannya pemilu yang dimulai tahun 1999. Pada masa itu ada 48 partai yang ikut berpartisipasi dalam pemilu yang terdiri dari partai-partai lama maupun partai baru.

    Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang tepat adalah “48 Partai.”

  • Pilgan

    Sebagai upaya dalam menuntaskan pelanggaran HAM, salah satu kebijakan yang mencolok yang dilaksanakan oleh Gus Dur saat beliau menjabat sebagai presiden adalah ...

    A

    Membebaskan masyarakat Papua untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora.

    B

    Mengijinkan pemeluk agama Konghucu untuk beribadah di depan umum.

    C

    Memberikan gelar pahlawan kepada 4 mahasiswa Trisakti yang tewas tertembak.

    D

    Mengadili Soeharto dan kroni-kroninya.

    E

    Membebaskan tahanan politik Orde Baru.

    Pembahasan:

    Setelah diangkat menjadi Presiden RI menggantikan B.J. Habibie, Gus Dur melaksanakan sebuah keputusan yang mencolok, yakni mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 mengenai pembatasan kepada etnis Tionghoa untuk melaksanakan agama dan adat istiadat di depan umum secara mencolok dan hanya boleh dilakukan di depan keluarga. Dengan demikian, masyarakat Tionghoa yang kebanyakan beragama Konghucu dapat menjalankan ibadah mereka tanpa takut akan diadili.

    Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang tepat adalah “Mengijinkan pemeluk agama Konghucu untuk beribadah di depan umum”.

  • Pilgan

    Alasan yang menyebabkan adanya konflik antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR adalah ...

    A

    Keterlibatan Gus Dur dengan Brunei Gate.

    B

    Mengadakan sidang istimewa.

    C

    Rencana pembekuan MPR dan DPR.

    D

    Gus Dur sering melakukan kunjungan luar negeri.

    E

    Pengangkatan Kapolri baru.

    Pembahasan:

    Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid termasuk singkat. Hal tersebut tidak lepas dari kontroversi dan konflik yang terjadi antara Gus Dur dengan pajabat-pejabat pemerintahan. Salah satunya adalah konflik antara Gus Dur dengan DPR yang disebabkan pengangkatan Kapolri baru oleh Gus Dur tanpa persetujuan DPR.

    Maka jawaban yang tepat adalah “Pengangkatan Kapolri baru.”

  • Pilgan

    Salah satu pencapaian Gus Dur dalam reformasi bidang hukum dan pemerintahan adalah ...

    A

    Masyarakat dapat memilih wakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan.

    B

    Membebaskan msyarakat untuk berpendapat.

    C

    Menindak tegas usaha-usaha yang mengancam keutuhan NKRI.

    D

    Membangun tatanan politik yang baru.

    E

    Meluruskan otonomi daerah.

    Pembahasan:

    Pada masa pemerintahan Gus Dur, MPR melaksanakan amandemen UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Amandemen yang dilaksanakan sekaligus merubah pelaksanaan proses pemilu berikutnya, yakni masyarakat pemilik hak suara dapat memilih langsung wakil-wakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan.

    Maka jawaban yang tepat adalah “Masyarakat dapat memilih wakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan”.

  • Pilgan

    Elemen rainbow coalition pernah dipakai pada kabinet ....

    A

    Ampera dan Kabinet Indonesia Bersatu

    B

    Persatuan Nasional dan Kabinet Reformasi Pembangunan

    C

    Reformasi Pembangunan dan Kabinet Gotong Royong

    D

    Indonesia Bersatu dan Kabinet Reformasi Pembangunan

    E

    Ampera dan Kabinet Reformasi Pembangunan

    Pembahasan:

    Rainbow coalition adalah formasi yang dipakai oleh sebuah kabinet yang terdiri dari beberapa elemen yang ada dalam masyarakat, seperti ABRI, partai politik, unsur daerah, perguruan tinggi dan LSM. Elemen Rainbow coalition pernah dipakai dalam kabinet Ampera dan Kabinet Reformasi Pembangunan.

    Berdasarkan penjelasan di atas, jawaban yang tepat adalah “Ampera dan Kabinet Reformasi Pembangunan.”

  • Pilgan

    Dalam meningkatkan potensi sumber daya laut yang belum tereksplor sepenuhnya, pemerintahan Gus Dur pada tanggal 26 Oktober 1999 melalui Keputusan Presiden No. 355/M tahun 1999 membentuk ....

    A

    Kementerian Kelautan dan Perikanan

    B

    Departemen Eksplorasi Laut 

    C

    Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

    D

    Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil

    E

    Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

    Pembahasan:

    Sektor kelautan Indonesia yang menyimpan banyak sekali kekayaan alam justru belum tereksplorasi dengan maksimal. Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 26 Oktober 1999 melalui Keputusan Presiden No. 355/M tahun 1999, pemerintahan Gus Dur membentuk Departemen Eksplorasi Laut.

    Maka, jawaban yang tepat adalah “Departemen Eksplorasi Laut”.

  • Pilgan

    Kabinet pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie bernama ....

    A

    Kabinet Indonesia Maju

    B

    Kabinet Persatuan Nasional

    C

    Kabinet Indonesia Bersatu

    D

    Kabinet Gotong Royong

    E

    Kabinet Reformasi Pambangunan

    Pembahasan:

    Sehari setelah pelantikannya, B.J. Habibie telah berhasil membentuk sebuah kabinet yang kemudian dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri dari berbagai elemen kekuatan politik yang ada dalam masyarakat, diantaranya adalah ABRI, beberapa partai politik (Golkar, PPP, dan PDI), unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.

    Maka, jawaban yang benar adalah “Kabinet Reformasi Pembangunan.”

  • Pilgan

    Ketua MPR yang meminta Soeharto untuk turun dari jabatannya setelah melihat aksi demontrasi yang semakin meluas adalah ....

    A

    Kharis Suhud

    B

    Amir Machmud

    C

    Harmoko

    D

    Amien Rais

    E

    Wahono

    Pembahasan:

    Setelah peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti oleh aparat, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Para mahasiswa mulai menduduki gedung-gedung pemerintahan dan semakin tak terkendali. Akhirnya, pada tanggal 18 Mei 1998 Ketua MPR Harmoko meminta Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden RI.

    Maka, jawaban yang tepat adalah “Harmoko.”


Tidak Ada Komentar

Ayo Daftar Sekarang!

Dan dapatkan akses ke seluruh 157.055 soal dengan berbagai tingkat kesulitan!

Daftar

Masih ada yang belum ngerti juga? Tanya ke kak tutor aja! Caranya, daftar layanan premium dan pilih paketnya.