Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998, yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997-1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30.

Akhirnya, pada pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai berai, sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan, dan dilarikan ke RS Sumber Waras.

Tragedi Trisakti adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, di mana penembakan terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana (1978-1998), Heri Hertanto (1977 - 1998), Hafidin Royan (1976 - 1998), dan Hendriawan Sie (1975 - 1998).

Jadi, Tragedi Trisakti terjadi pada tanggal “12 Mei 1998”.

Asal mula kebijakan NKK-BKK dilatarbelakangi oleh aksi mahasiswa menolak kebijakan Presiden Soeharto yang lebih menguntungkan segelintir kelompok. Pemerintah juga masih trauma dengan adanya Peristiwa Malari 1974 yang mengakibatkan kerusuhan dan penjarahan. Hal tersebut mencoreng nama baik Pemerintah Indonesia saat kunjungan Perdana Menteri Jepang Tanaka dalam lawatan ekonomi.

Pemerintah mulai menganggap gerakan mahasiswa sebagai ancaman stabilitas nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mulai memberikan sebuah kebijakan bernama NKK-BKK atau Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus. Gagasan ini dicetuskan oleh seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Orde Baru bernama Daoed Joesoef. Kebijakan ini dituangkan dalam surat keputusan No. 0156/U/1978, tertanggal 19 April 1978.

Jadi, Kebijakan NKK-BKK yang melarang pergerakan mahasiswa dicetuskan oleh seorang menteri yang bernama "Daoed Josoef”.

Berbeda dengan Gerakan Mahasiswa sebelumnya, selama periode akhir 1980-an dan 1990-an. Aktivis Gerakan Mahasiswa tidak bergabung dalam lembaga atau organ formal. Pola ini merupakan implikasi kebijakan NKK/BKK yang telah membekukan organisasi mahasiswa dan melarang segala bentuk kegiatan politik di dalam kampus, sehingga mahasiswa kemudian mencari alternatif baru.

Imbasnya, gerakan aksi mahasiswa lebih cenderung terkesan sebagai kegiatan rutin. Menurut Kuntowijoyo, salah satu kelemahan mereka adalah karena mereka lebih mementingkan mobilisasi (pengerahan massa) daripada substansi. Namun demikian, hal ini juga dapat dipahami karena merupakan akibat dari terjadinya krisis identitas yang mereka alami akibat kebijakan NKK/BKK yang diterapkan.

Jadi, gerakan mahasiswa setelah kebijakan NKK-BKK kurang bergairah dibandingkan dengan masa sebelumnya karena “ Mereka lebih mementingkan mobilisasi (pengerahan massa) daripada substansi (tujuan) dari sebuah demonstrasi”.

Pada dekade pertama tahun 1970-an, penampilan rambut gondrong dianggap serius oleh kalangan militer dan kepolisian. Hal ini dikarenakan rambut gondrong merupakan bentuk kebudayaan kaum Hippies dari Barat. Bahkan dicap sebagai hal yang tak mencerminkan “kepribadian bangsa”. Militer dan kepolisian merasa perlu untuk membuat kebijakan khusus di perkara ini.

Pada tahun 1970-an, dunia dilanda demam hippies termasuk Indonesia. Gaya hidup mereka juga ikut berubah dengan membiarkan rambut tumbuh gondrong, pakaian tampil kedodoran, dan celana berpotongan cutbrai. Lama kelamaan, gaya tersebut membuat risi pemerintah Orde Baru pada waktu itu.

Pada tanggal 15 Januari 1972, Jenderal Soemitro menginstruksikan kepada bawahannya agar mengatur para pemuda berambut gondrong untuk tidak bergaya ala kaum Hippies. Simpulannya, dari sudut pandang pemerintah Orde Baru, hal yang berbau Barat dan mengancam kebudayaan bangsa dianggap menyimpang dan membahayakan stabilitas negara.

Jadi, pada tahun awal tahun 1970, pihak kepolisian dan militer melakukan razia rambut gondrong kepada kalangan mahasiswa karena “Stereotip bahwa rambut gondrong dicap sebagai orang kriminal".

Menjelang lulus SMA pada 1971, Dono bekerja sebagai ilustrator lepas di El Bahar, salah satu koran nasional milik Angkatan Laut. Nama Dono tak tercantum dalam kolom redaksi El Bahar. Tapi beberapa gambar di El Bahar memuat tanda tangan bertulis Dhono.

Salah satu karyanya menyinggung soal Pemilu 1971, Dono menggambarkan 10 kontestan Pemilu 1971 dalam bentuk 10 lelaki. Wajah dan setelan pakaian mereka beragam. Golkar digambarkan sebagai golongan yang paling makmur, sedangkan Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) berada paling belakang. Dalam karikatur ini digambarkan secara jelas mengenai kesenjangan dan cara berkampanye antarkontestan Pemilu 1971.

Jadi, berdasarkan karakteristiknya, karikatur tersebut dibuat oleh salah satu personil Warkop DKI bernama "Wahyu Sarjono".

Tritura merupakan tiga tuntutan rakyat yang dibuat oleh berbagai elemen masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa. Gerakan ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh ketidakpuasaan mahasiswa dan masyarakat setelah peristiwa G30S. Gerakan tersebut lalu berkembang di berbagai kota-kota di Indonesia yang berjalan sendiri. Pada tanggal 25 Oktober 1965, diadakan pertemuan untuk membentuk wadah pergerakan mahasiswa se-Indonesia bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Adapun berbagai alasan dikeluarkannya Tritura sebagai berikut.

1. Laju inflasi barang yang mencapai 650 persen.

2. Redonimasi mata uang rupiah dari Rp. 1.000 menjadi Rp. 1.

3. Adanya kabinet pemerintahan yang masih diisi oleh anggota PKI.

4. Penangangan masalah ekonomi yang tidak rasional oleh pemerintah pusat.

Oleh sebab itu, berbagai alasan di atas menyebabkan lahirnya Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) pada tanggal 12 Januari 1966. Adapun yang tidak termasuk dengan alasan di atas adalah "keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB".

Penculikan aktivis 1997/1998 adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998. Peristiwa penculikan ini dipastikan berlangsung dalam tiga tahap: Menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR bulan Maret, sembilan di antara mereka yang diculik selama periode kedua dilepas dari kurungan dan muncul kembali. Beberapa di antara ada yang kembali dengan selamat, namun ada juga yang hilang hingga sekarang.

Beberapa daftar aktivis/tokoh masyarakat yang belum kembali dan hilang hingga sekarang sebagai berikut.

1. Petrus Bima Anugrah (mahasiswa Universitas Airlangga dan STF Driyakara, aktivis SMID. Hilang di Jakarta pada 30 Maret 1998)
2. Herman Hendrawan (mahasiswa Universitas Airlangga, hilang setelah konferensi pers KNPD di YLBHI, Jakarta, 12 Maret 1998)
3. Suyat (aktivis SMID. Dia hilang di Solo pada 12 Februari 1998)
4. Wiji Thukul (penyair, aktivis JAKER. Dia hilang di Jakarta pada 10 Januari 1998)
5. Yani Afri (sopir, pendukung PDI Megawati, ikut koalisi Mega Bintang dalam Pemilu 1997, sempat ditahan di Makodim Jakarta Utara. Dia hilang di Jakarta pada 26 April 1997)
6. Sonny (sopir, teman Yani Afri, pendukung PDI Megawati. Hilang di Jakarta pada 26 April 1997)
7. Dedi Hamdun (pengusaha, aktif di PPP dan dalam kampanye 1997 Mega-Bintang. Hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997)
8. Noval Al Katiri (pengusaha, teman Deddy Hamdun, aktivis PPP). Dia hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997.
9. Ismail (sopir Deddy Hamdun). Hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997
10. Ucok Mundandar Siahaan (mahasiswa Perbanas, diculik saat kerusuhan 14 Mei 1998 di Jakarta)
11. Hendra Hambali (siswa SMU, raib saat kerusuhan di Glodok, Jakarta, 15 Mei 1998)
12. Yadin Muhidin (alumnus Sekolah Pelayaran, sempat ditahan Polres Jakarta Utara. Dia hilang di Jakarta pada 14 Mei 1998)
13. Abdun Nasser (kontraktor, hilang saat kerusuhan 14 Mei 1998, Jakarta).

Jadi, berdasarkan daftar di atas, nama aktivis yang termasuk daftar penculikan yang tidak selamat maupun hilang ditunjukkan oleh nomor "(2), (3), dan (5)".

Foto di atas merupakan foto dari monumen Tugu Muda di simpang lima Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Monumen tersebut dibuat untuk mengenang Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini merupakan serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Jepang pada masa transisi kekuasaan Belanda pada tanggal 15-19 Oktober 1945. Adapun penyebab pertempuran ini karena tewasnya dr. Kariadi akibat diracun di Reservoir Siranda dan larinya tentara Jepang.

Pertempuran dimulai sejak tanggal 15 Oktober dan berakhir pada tanggal 19 Oktober. Pertempuran berakhir ketika Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro dan pimpinan TKR berunding dengan komandan tentara Jepang. Proses gencatan senjata dipercepat dan pasukan Sekutu kemudian melucuti senjata dan menawan para tentara Jepang. Untuk memperingati Pertempuran 5 Hari di Semarang, dibangunlah Tugu Muda pada tanggal 10 November 1950. Nama dr. Kariadi juga diabadikan sebagai nama salah satu rumah sakit di Kota Semarang.

Jadi, berdasarkan foto di atas maka monumen tersebut berkaitan erat dengan peristiwa “Pertempuran Lima Hari di Semarang”.

Mohammad Natsir dikenal sebagai tokoh yang aktif di organisasi Masyumi. Hal ini diwujudkan dengan memegang jabatan sebagai ketua partai Masyumi sejak tahun 1948-1959. Pada masa Pascaproklamasi Kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP.

Sebelum menjadi Perdana Menteri, ia dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Penerangan. Jabatan Menteri Penerangan ia pegang selama tiga kabinet yang berbeda, yaitu Kabinet Syahrir, Amir Syarifuddin, dan Mohammad Hatta. Hal ini dikarenakan perannya sebagai politikus partai Masyumi dan kapasitan keilmuannya.

Jadi, pada masa Pascakemerdekaan, Mohammad Natsir menduduki jabatan Menteri Penerangan dalam tiga kabinet yang berbeda, yaitu “Sutan Syahrir, Amir Syarifuddin, dan Mohammad Hatta”.

Berdasarkan area yang dilingkari, peristiwa tersebut terjadi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Salah satu peristiwa yang berpengaruh besar dalam Perang Revolusi Kemerdekaan adalah Insiden Perobekan Bendera di Hotel Yamato (kini Hotel Majapahit) yang berada di Jalan Tunjungan. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, telah dilakukan perundingan antara Residen Surabaya, Soedirman dan V.C Ploegman untuk menurunkan bendera Belanda.

Namun, perundingan tersebut mengalami kegagalan karena Ploegman mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan Pemerintah Indonesia. Keesokan harinya, salah satu pemuda berhasil meraih bendera Belanda dan merobek bendera biru. Peristiwa ini kemudian disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik Merdeka berkali-kali.

Jadi, berdasarkan area yang dilingkari, peristiwa yang terjadi pada masa Perang Revolusi Kemerdekaan adalah “Insiden Perobekan Bendera di Hotel Yamato”.