Atas keinginan pimpinan Partai Apodeti dan rakyat Timor-Timur untuk bergabung dengan Republik Indonesia, pada bulan desember 1975, pemerintah Indonesia melancarkan invasi militer ke wilayah Timor-Timur. Operasi militer tersebut diberi nama Operasi Seroja.

Maka, jawaban yang tepat adalah “Operasi Seroja.”

Setelah pemilu pertama tahun 1971, pemerintahan orde baru melakukan penyederhanaan partai. Dari banyaknya partai yang berpartisipasi dalam pemilu, disederhanakan menjadi hanya 3 partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrai Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Hal tersebut dilakukan untuk mnegurangi keberagaman atau ketidakseragaman politik yang dapat mengakibatkan gesekan dan perpecahan.

Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah “menciptakan stabilitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) berisikan pemberian mandat kepada Letjen. Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah.

Dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada presiden. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima Surat Perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI. Termasuk juga organisasi massanya yang bernaung dan berlindung, ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966.

Maka jawaban yang tepat adalah “Membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya.”

Untuk mengembalikan stabilitas sosial dan politik setelah runtuhnya orde lama, pemerintah orde baru melakukan beberapa kebijakan seperti membertantas segala sesuatu yang berhubungan dengan ideologi ekstrim seperti keterlibatan PKI, dan membatasi kegiatan partai melalui kebijakan penyederhanaan partai politik.

Maka, jawaban yang benar adalah “Membatasi gerak Masyarakat dalam bersuara.”

Sistem pemerintahan sentralistik merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana seluruh keputusan dan peraturan berada penuh pada pemerintah pusat.

• Penentuan kebijakan publik ada pada pemerintah pusat → benar, karena keputusan berada pada pemerintah pusat.
• Pemerintah daerah mendapat peluang kecil mengatur anggaran daerah →  benar, dikarenakan semua aturan berada di tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah mendapat peluang yang kecil dalam mengatur anggaran daerahnya sendiri.
• Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar →  benar, karena kekuasaan tertinggi berada pada Presiden.
• Pemerintah daerah mendapat kuasa penuh menjalankan pemerintahan daerah →  salah, karena tidak mengarah kepada pemerintah pusat.
• Aspek dan arah pembangunan ditentukan oleh pemerintah pusat →  benar, karena segala sesuatu yang berurusan dengan pembangunan akan langsung ditangani oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang tepat adalah “Pemerintah daerah mendapat kuasa penuh menjalankan pemerintahan daerah.”

Setelah lahir barisan Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI makin bertambah meluas. Perasaan tidak puas terhadap keadaan saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tri Tuntunan Hati Nurani Rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Tiga buah tuntutan tersebut yaitu: (1) Pembubaran PKI, (2) Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, dan (3) Penurunan harga/perbaikan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, jawaban yang tepat adalah “1), 2) dan 4).”

Pemerintah RI memutuskan untuk membekukan hubungan diplomatik dengan pemerintah RRC pada tanggal 1 Oktober 1967. Keputusan tersebut menyusul adanya bukti bahwa pemerintah RRC mendukung dan melindungi tokoh G 30 S/PKI yang lari keluar negeri, dan meneror anggota kedutaan Besar RI di Cina. Pada tanggal 30 Oktober 1967, pemerintah RI secara resmi menutup kedutaan Besar RI di Peking.

Maka, jawaban yang tepat adalah “30 Oktober 1967.”

Setelah pemerintah berhasil dalam perluasan kesempatan belajar bagi anak-anak usia sekolah, sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan buta huruf. Dalam upaya tersebut, pemerintah Orde Baru membentuk kelompok belajar atau “kejar” yang ditujukan untuk kelompok masyarakat buta huruf berusia 10-45 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang tepat adalah “penuntasan buta huruf.”

Setelah menerima Surat Perintah Sebelas Maret, Letjen Soeharto melaksanakan beberapa kebijakan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G-30-S/PKI dan demi lancarnya tugas pemerintah, Letjen Soeharto mengangkat lima orang menteri koordinator yang menjadi Presidium Kabinet. Kelima orang tersebut adalah Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Dr. Roeslan Abdulgani, Dr. K.H. Idham Chalid dan Dr. J. Leimena.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang bukan merupakan menteri koordinator adalah “Dr. Chaerul Saleh.”

Pemerintahan masa orde baru sangat gencar untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan agar perkembangan ekonomi lebih cepat terlaksana. Kebijakan tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Berdasarkan pembahasan di atas, jawaban yang tepat adalah “Penurunan angka kemiskinan.”