Sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan dilaksanakan pada tanggal 25 mei 1998. Presiden B.J. Habibie memberi pengarahan bahwa pemerintah harus mengatasi krisis ekonomi dengan berfokus pada dua sasaran, yakni tersedianya bahan makanan pokok dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang tepat adalah “Penuntasan krisis ekonomi yang panjang”.

Setelah keberhasilan program wajib belajar 6 tahun, pemerintah orde baru melalui kebijakan Inpres Nomor 1 tahun 1994, kemudian meresmikan program wajib belajar 9 tahun pada kelompok usia 7-15 tahun.

Maka, jawaban yang tepat adalah “9 Tahun.”

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie melaksanakan kebijakan-kebijakan berikut:

• Diberlakukannya Otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas, dengan melaksanakan desentralisasi.
• Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik.
• Pencabutan ketetapan Surat Izin Terbit (SIT) bagi media massa cetak.
• Diberlakukannya pembatasan masa jabatan Presiden yang tidak terbatas menjadi hanya sebanyak 2 kali masa jabatan saja.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang tepat adalah “Pemberantasan korupsi melalui KPK”.

Setelah menerima Surat Perintah Sebelas Maret, Letjen Soeharto melaksanakan beberapa kebijakan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G-30-S/PKI dan demi lancarnya tugas pemerintah, Letjen Soeharto mengangkat lima orang menteri koordinator yang menjadi Presidium Kabinet. Kelima orang tersebut adalah Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Dr. Roeslan Abdulgani, Dr. K.H. Idham Chalid dan Dr. J. Leimena.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang bukan merupakan menteri koordinator adalah “Dr. Chaerul Saleh.”

Pemerintahan masa orde baru sangat gencar untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan agar perkembangan ekonomi lebih cepat terlaksana. Kebijakan tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Berdasarkan pembahasan di atas, jawaban yang tepat adalah “Penurunan angka kemiskinan.”

Pada tanggal 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di gedung MPR. Para demonstran meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar, Gus Dur memindahkan kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarno Putri. Melalui sidang Istimewa MPR pada tanggal 23 Juli 2001, Megawati secara resmi menjadi presiden RI ke-5.

Jadi, jawaban yang tepat adalah “23 Juli 2001.”

Pada masa pemerintahan Soekarno beliau membentuk sebuah pasukan khusus yang terdiri dari anggota TNI AD, Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Kepolisian yang mempunyai tugas khusus menjaga keamanan Presiden RI, pasukan tersebut dinamakan Resimen Cakrabirawa. Namun karena keterlibatan seorang komandannya dengan PKI resimen ini dibubarkan pada awal pemerintahan Orde baru.

Berdasarkan penjelasan di atas jawaban yang tepat adalah "Resimen Cakrabirawa."

Setelah lahir barisan Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI makin bertambah meluas. Perasaan tidak puas terhadap keadaan saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tri Tuntunan Hati Nurani Rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Tiga buah tuntutan tersebut yaitu: (1) Pembubaran PKI, (2) Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, dan (3) Penurunan harga/perbaikan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, jawaban yang tepat adalah “1), 2) dan 4).”

Dalam rangka untuk segera menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif, pemerintah diharapkan segera melaksanakan pemilu berdasarkan Tap MPRS No. IX/MPRS/1966. Namun dikarenakan berbagai pertimbangan, pemilu baru dapat dilaksanakan pada tahun 1971.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang tepat adalah “Tap MPRS No. IX/MPRS/1966.”

Pemilu pertama pada masa pemerintahan orde baru dilaksanakan pada tangal 3 Juli 1971. Pada pemilu tersebut partai politik yang dapat berpartisipasi adalah partai yang sudah diakui dan mempunyai wakil di DPRDPRD. Diantaranya adalah:

1)     Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

2)     Murba,

3)     Nahdatul Ulama,

4)     Partai Persatuan Tarbiyah Islam (P.I. Perti)

5)     Partai Katolik,

6)     Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

7)     Partai Muslimin Indonesia,

8)     Partai Nasional Indonesia (PNI), dan

9)     Partai Serikat Islam Indonesia (PSII).

Golkar (golongan karya) bukanlah sebuah partai, melainkan sebuah organisasi. Keterlibatan Golkar dalam pemilu pertama tersebut yakni dengan perwakilan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Jadi, yang bukan merupakan 9 partai yang mengikuti pemilu tahun 1971 adalah "Golkar."