Setelah pemerintah berhasil dalam perluasan kesempatan belajar bagi anak-anak usia sekolah, sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan buta huruf. Dalam upaya tersebut, pemerintah Orde Baru membentuk kelompok belajar atau “kejar” yang ditujukan untuk kelompok masyarakat buta huruf berusia 10-45 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang tepat adalah “penuntasan buta huruf.”

Tujuan diselenggarakannya penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai Demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penataran P4 juga, pemerintah memberikan penekanan pada masalah SARA.

Menurut pemerintah Orde baru, isu SARA merupakan masalah yang sensitif di Indonesia dan sering menjadi penyebab timbulnya konflik sosial. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Dengan begitu, secara tidak langsung masyarakat dipaksa untuk berpikiran seragam, dengan kata lain, harus mau bersikap toleran dalam arti tidak boleh membicarakan atau menonjolkan perbedaan yang berkaitan dengan masalah SARA.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang tepat adalah “Secara tidak langsung masyarakat dipaksa untuk berpikir seragam.”

Selama 32 tahun menjabat sebagai Presiden RI, Soeharto memiliki 6 wakil presiden, diantaranya adalah:

1)     Hamengkubuwono IX

2)     Adam Malik

3)     Umar Wirahadikusumah

4)     Soedharmono

5)     Try Sutrisno

6)     Bacharuddin Jusuf Habibie

Maka, yang bukan merupakan wakil presiden pada masa pemerintahan Soeharto adalah “Hamengkubuwono X.”

Depolitisasi atau pelarangan kegiatan partai dan organisasi politik gencar dilaksanakan oleh pemerintah orde baru. Dalam pelaksanaannya, partai atau organisasi politik dilarang untuk mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan dan desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang tepat adalah “Melarang partai untuk mempunyai cabang di tingkat kecamatan ataupun desa.”

Berikut adalah isi dari Trilogi Pembangunan:

1)     Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

2)     Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3)    Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Agar dapat mewujudkan isi dari trilogi pembangunan di atas, maka langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menyingkirkan segala ancaman atau pengahalang yang dapat menghambat pembangunan, yang dikhawatirkan dapat memunculkan ketidakstabilan nasional. Apabila penghalang itu telah disingkirkan maka, trilogi pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar.

Berdasarkan penjelasan di atas, jawaban yang tepat adalah “Menyingkirkan semua penghalang pembangunan yang dapat memicu instabilitas nasional.”

Pada masa transisi, meskipun Soekarno masih menjabat sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya “dualisme kepemimpinan nasional”, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan.

Adanya dualisme kepemimpinan tersebut akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang tepat adalah “Adanya perselisihan di kalangan masyarakat.”

Dalam fungsi pengawasan, DPR mempunyai hak bertanya, hak interpelasi (hak untuk meminta penjelasan), hak mosi untuk menyatakan percaya atau tidak terhadap kinerja presiden, hak angket (hak untuk menyelidiki suatu hal), dan hak petisi (hak untuk mengajukan usul kepada pemerintah).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang tepat adalah “Hak Angket.”

Setelah menerima Surat Perintah Sebelas Maret, Letjen Soeharto melaksanakan beberapa kebijakan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G-30-S/PKI dan demi lancarnya tugas pemerintah, Letjen Soeharto mengangkat lima orang menteri koordinator yang menjadi Presidium Kabinet. Kelima orang tersebut adalah Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Dr. Roeslan Abdulgani, Dr. K.H. Idham Chalid dan Dr. J. Leimena.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang bukan merupakan menteri koordinator adalah “Dr. Chaerul Saleh.”

Tiga orang perwira tinggi TNI-AD, yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor atas izin dari atasan mereka yakni Jenderal Soeharto. Kemudian ketiga jenderal tersebut membawa Surat Perintah Sebelas Maret yang ditujukan kepada Jenderal Soeharto. Ketiga jenderal tersebut adalah:

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yan tepat adalah “Basuki Rachmat.”

Pada masa pemerintahan orde baru banyak perkembangan dan pembangunan dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Namun, hal tersebut tidak berlaku dalam hal demokrasi mengemukakan pendapat. Masyarakat tidak bisa bebas mengkritik pemerintah. Banyak orang yang keberadaannya tidak dapat diketahui setelah mengkritik kinerja pemerintah. Hal tersebut lah yang akhirnya mendorong masyarakat untuk melakukan revolusi.

Jadi pilihan jawaban yang bukan merupakan hasil positif dari pemerintah orde baru adalah “kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat.”